DESENTRALISASI UPAH: Analisis Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota Di Era Otonomi Daerah

Description

Desentralisasi Upah: Analisis Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Era Otonomi Daerah membahas secara komprehensif dinamika kebijakan pengupahan di Indonesia sejak diberlakukannya otonomi daerah. Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) tidak sekadar menjadi instrumen perlindungan pekerja, tetapi juga arena tarik-menarik kepentingan antara pemerintah pusat dan daerah, dunia usaha, serta pekerja. Dalam konteks desentralisasi, penetapan UMK mencerminkan kompleksitas kebijakan publik yang berada di antara tujuan keadilan sosial, keberlanjutan ekonomi, dan daya saing daerah.

Buku ini menguraikan landasan teoretis desentralisasi ekonomi dan kebijakan upah, sejarah serta regulasi UMK, hingga tata kelola penetapan upah di tingkat daerah. Melalui analisis empiris antar kabupaten/kota, buku ini menunjukkan adanya disparitas UMK yang signifikan, dipengaruhi oleh perbedaan struktur ekonomi, produktivitas tenaga kerja, kapasitas fiskal daerah, serta kualitas tata kelola. Temuan empiris tersebut menegaskan bahwa desentralisasi upah membuka ruang kebijakan yang lebih adaptif, namun sekaligus memunculkan dilema dan tantangan baru dalam hubungan industrial dan pembangunan daerah.

Lebih jauh, buku ini mengajukan kritik konstruktif terhadap praktik desentralisasi upah yang cenderung prosedural dan kurang terintegrasi dengan strategi pembangunan daerah. Pada bagian akhir, penulis menawarkan arah kebijakan dan rekomendasi reformasi penetapan UMK yang berkeadilan, adaptif, dan berbasis bukti. Buku ini ditujukan bagi akademisi, mahasiswa, pembuat kebijakan, serta praktisi ketenagakerjaan yang ingin memahami secara mendalam kebijakan pengupahan daerah dalam kerangka otonomi dan pembangunan ekonomi Indonesia.