Reformulasi Politik Hukum Pengaturan Remisi Bagi Narapidana Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Negara Hukum Pancasila

Description

Buku ini membahas politik hukum pengaturan remisi bagi narapidana tindak pidana korupsi dalam perspektif Hukum Tata Negara, dengan menempatkan negara hukum Pancasila sebagai basis utama dalam menilai arah pembentukan dan pelaksanaan kebijakan pemasyarakatan. Perubahan pengaturan remisi yang tidak lagi membedakan secara ketat narapidana korupsi dengan narapidana tindak pidana lainnya dikaji bukan semata-mata sebagai persoalan pemasyarakatan, melainkan sebagai persoalan konstitusional mengenai arah kebijakan hukum negara, kualitas pembentukan undang-undang, partisipasi masyarakat, serta tanggung jawab negara dalam mewujudkan keadilan sosial.
Korupsi dipandang sebagai persoalan ketatanegaraan karena dampaknya tidak berhenti pada kerugian keuangan negara, tetapi juga melemahkan kemampuan negara memenuhi hak-hak konstitusional masyarakat atas pelayanan dan fasilitas publik. Atas dasar itu, buku ini menawarkan reformulasi politik hukum remisi bagi narapidana korupsi melalui pengaturan yang lebih ketat pada tingkat undang-undang, antara lain kewajiban menjalani paling sedikit dua pertiga masa pidana, berstatus sebagai justice collaborator, serta membayar denda dan uang pengganti.
Melalui perspektif negara hukum Pancasila, buku ini menegaskan bahwa kebijakan remisi harus dibentuk secara demokratis, responsif terhadap aspirasi masyarakat, serta mengejawantahkan nilai ketuhanan, kemanusiaan, musyawarah, dan keadilan sosial. Dengan demikian, pembahasan remisi bagi narapidana korupsi ditempatkan sebagai bagian dari politik hukum ketatanegaraan dalam membangun sistem hukum yang berkeadilan, memperkuat pemberantasan korupsi, dan menjaga legitimasi negara di hadapan masyarakat.